CONTOH PIDATO MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Maulid Nabi adalah salah satu perayaan kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. seluruh muslim di dunia merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.  Banyak sekali diadakan lomba-lomba pidato, baik di sekolah ataupun pengajian-pengajian bahkan di bale desa ataupun bale kampung. Pada kesempatan ini C23 akan memberikan salah satu contoh pidato memperingati Maulid nabi Muhammad SAW yang berjudul “HIKMAH DARI MAULID NABI”.

Assalamualaikum,wr.wb.

Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahirobbil alamiin, Asholatu wassalaamu alaa asrofil anbiyaai wal mursaliin, waalaa alihi wasahbihi ajmaiin, amma ba’du.

Alhamdulillah wasyukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. Karena atas kuasanya kita bisa berkumpul, bertatap muka/bermuajahah ditempat ini.

Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan pada suritauladan umat manusia, yang membawa  jaman jahiliyyah ke era penuh cahaya. Tiada lain; yakni habibana, wanabiyyana, Muhammad Sallalahu Alaihi Wasalam

Tak lupa pada keluarganya, shabatnya, dan para pengikut beliau. Mudah2an kita dicatat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin..

Para Hadirin yang InsyaAllah Allah Muliakan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah saya akan menyampaikan uraian ceramah tentang Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang saya bingkis dalam paket hikmah berjudul 5M.

Hadirin, ada yang tahu gak Apa itu 5M? saya kasih tahu yaa.....

1.  M yang pertama adalah mencontoh.

Maksudnya adalah meneladani akhlak rasul dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah

2.  M yang kedua yaitu mengubah

Perubahan seperti apakah yang dimaksud disini? perubahan yang dimaksud adalah Berhijrah dari prilaku yg negative menjadi positif.

- Berhijrah dari yang tadinya malas belajar menjadi rajin,

- Dari yang tidak pernah shalat menjadi shalat,

- Dan berhijrah dari jarang membaca quran jadi rutin

Hadirin yang Allah Rahmati,

3.  M yang ketiga, hikmah nabi Muhammad SAW adalah membiasakan.

karena amalan yg  rutin walau sedikit, lebih disukai oleh Allah daripada amalan banyak yang sekaligus tapi jarang dilakukan.

Contohnya adalah adalah Puasa as-syura, apa itu puasa Assyura? teman, tau tidak..? hadirin, apa sih puasa assyura?

Puasa assyura adalah berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Hadist riwat muslim menyebutkan:

”Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram.”

4.  M yang keempat adalah Membaca Al-Qur’an dan hadits,

Dua wasiat dari rasul, atau bahasa kerennya: S.O.P. (Standar Operational Prosedur) yang berlaku di segala zaman, sebagai pedoman kita agar selamat di dunia dan akhirat.

5.  M yang kelima adalah Melantunkan shalawat pada Baginda Rasul,

Bagaimana caranya? hadirin baca shalawat bareng yu,

“shalatullah salamullah, ala thaha rasulillah shalaatullah salamullah ala yaasin habibillah”

Hadirin walhadirat Rahimakumullah,

Sebagai kesimpulan, dengan hikmah mauled nabi mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan 5 M tadi dalam kehidupan sehari-hari.

M yang pertama yaitu Mencontoh,

M yang kedua Mengubah,

M yang ketiga adalah Membiasakan,

M yang keempat Membaca,

Dan M yang terkhir yaitu Melantunkan Shalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW.

Alhamdulillah kita disini dapat menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun ternyata itu saja tidak cukup, sebab terselenggaranya acara :  ibarat awan. meriahnya suasana : laksana hujan. pelanginya adalah : mutiara hikmah dan perubahan.

Sekian dari saya,

Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya dalam tahap belajar. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

Saya tutup dengan do’a Robbana atinaa fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah waqina adzaa bannar.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr.wb.

  

Kumpulan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden Bidang Keuangan

1.      Perpres No.2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

2.      Perpres No. 13 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

3.      Perpres No. 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

4.      Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

5.      Perpres No. 88 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

6.      Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

7.      Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

8.      Perpres No. 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

   9.   Perpres No. 97 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 40 Tahun 2005 tentang  

          Staf Khusus Presiden

10.  Perpres No. 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008

11.  Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

12.  Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

13.  Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

14.  Perpres No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

15.  Perpres No.79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang! Jasa Pemerintah

16.  Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

17.  Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perurnahan

18.  Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

19.  Perpres No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993)

20.  Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

21.  Perpres No. 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006

22.  Perpres No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005

23.  Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

24.  Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

25.  Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

26.  Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

27.  Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

28.  Keppres No. 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol to Implement the second Package of Commitments on Finandal Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)

29.  Keppres No. 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

30.  Keppres No. 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

31.  Keppres No.3 Tahun 1999 tentang Pemyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional

32.  Keppres No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

33.  Keppres No. 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

34.Keppres No. 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam Rangka Pembiayaan Kredit progran

Kumpulan Peraturan Pemerintah Bidang Keuangan

1.      PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

2.      PP No.4 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Basuki Rachmat

3.      PP No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Blabak

4.      PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

5.      PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6.      PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7.      PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

8.      PP No. 52 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga

9.      PP No. 53 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Wijaya Karya

10.  PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

11.  PP No. 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departernen Sosial

12.   PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

13.  PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian

14.   PP No. 65 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

15.   PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pernbiayaan Infrastruktur

16.   PP No. 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

17.   PP No. 68 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

18.   PP No. 69 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan penerbangan Garuda Indonesia

19.   PP No. 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

20.   PP No. 71 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bama Bisma Indra

21.   PP No. 72 Tahun 2007 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja

22.   PP No. 73 Tahun 2007 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

23.   PP No. 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

24.   PP No. 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada lembaga IImu Pengetahuan Indonesia

25.   PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah luar Negeri

26.   PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

27.   PP No. 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

28.   PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

29.   PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

30.   PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

31.   PP No. 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta Janda/Dudanya

32.   PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

33.   PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

34.   PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

35.   PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

36.   PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

37.   PP No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan

38.   PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

39.   PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

40.   PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

41.   PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

42.   PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

43.   PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

44.   PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

45.   PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

46.   PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

47.   PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumtah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

48.   PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

49.  PP No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan

50.  PP No. 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

51.  PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil

52.  PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

53.  PP No. 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

54.  PP No. 11 Tahun 2001 tentang Infornnasi Keuangan Daerah

55.  PP No. 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara

56.  PP No. 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya

57.  PP No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

58.  PP No. 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

59.  PP No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

60.  PP No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

61.  PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

62.  PP No. 17 T ahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum

63.  PP No. 31 Tahun 2000 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

64.  PP No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

65.  PP No. 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 16 Tahun 1993

66.  PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 1993

67.  PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya

68.  PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara

69.  PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

70.  PP No. 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2000

71. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

72.  PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

73.  PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

74.  PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

75.  PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

76.  PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah

77.  PP No. 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

78.  PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

79.  PP No. 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

80.  PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

81.  PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

82.  PP No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN

83.  PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

84.  PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

85.  PP No.5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai

86.  PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

87.  PP No.5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya

88.  PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan

89.  PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan

90.  PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai

91.  PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai

92.  PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izln Pengusaha Barang Kena Cukai

93.  PP No. 26 Tahun 1996 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

94.  PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat

95.  PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan

96.  PP No.7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

97.  PP No.5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

98.  PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah  

99.  PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah Tiga Kali diubah, Terakhir dengan PP No. 52 Tahun 1992

100.PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Adminlstratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1992

101.PP No. 20 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubemur Bank Indonesia sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 56 Tahun 1992

102.PP No. 52 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admlnistratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kati Diubah. Terakhir dengan PP No. 12 Tahun 1985

103.PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Diubah. dengan PP No.9 Tahun 1985

104.PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja

105.PP No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan

106.PP No. 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perum

107.PP No.9 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda I Dudanya

108.PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

109.PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Eksport, Import, dan Lalu Lintas Devisa

110.PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuanganl Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala  Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

111.PP No. 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang Diangkat sebelum Berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 serta Janda/Dudanya

112.PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

113.PP No.5 Tahun 1957 tentang Panitia Negara Perimbangan Keuangan