1. PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
2. PP No.4 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Basuki Rachmat
3. PP No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Blabak
4. PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
8. PP No. 52 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
9. PP No. 53 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Wijaya Karya
10. PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
11. PP No. 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departernen Sosial
12. PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
13. PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian
14. PP No. 65 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
15. PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pernbiayaan Infrastruktur
16. PP No. 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
17. PP No. 68 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
18. PP No. 69 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan penerbangan Garuda Indonesia
19. PP No. 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
20. PP No. 71 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bama Bisma Indra
21. PP No. 72 Tahun 2007 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
22. PP No. 73 Tahun 2007 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
23. PP No. 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
24. PP No. 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada lembaga IImu Pengetahuan Indonesia
25. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah luar Negeri
26. PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
27. PP No. 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
28. PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
29. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
30. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31. PP No. 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta Janda/Dudanya
32. PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
33. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
34. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
35. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
36. PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
37. PP No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
38. PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39. PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
40. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
41. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
42. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
43. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
44. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
45. PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
46. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
47. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumtah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
48. PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
49. PP No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan
50. PP No. 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
51. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil
52. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
53. PP No. 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
54. PP No. 11 Tahun 2001 tentang Infornnasi Keuangan Daerah
55. PP No. 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara
56. PP No. 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya
57. PP No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
58. PP No. 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
59. PP No. 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
60. PP No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
61. PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
62. PP No. 17 T ahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
63. PP No. 31 Tahun 2000 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
64. PP No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
65. PP No. 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 16 Tahun 1993
66. PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 1993
67. PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
68. PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara
69. PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
70. PP No. 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2000
71. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
72. PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
73. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
74. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
75. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
76. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
77. PP No. 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
78. PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
79. PP No. 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
80. PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
81. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
82. PP No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
83. PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
84. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
85. PP No.5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
86. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
87. PP No.5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
88. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
89. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
90. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
91. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
92. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izln Pengusaha Barang Kena Cukai
93. PP No. 26 Tahun 1996 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
94. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
95. PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
96. PP No.7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
97. PP No.5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
98. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
99. PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah Tiga Kali diubah, Terakhir dengan PP No. 52 Tahun 1992
100.PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Adminlstratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1992
101.PP No. 20 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubemur Bank Indonesia sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 56 Tahun 1992
102.PP No. 52 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admlnistratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kati Diubah. Terakhir dengan PP No. 12 Tahun 1985
103.PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Diubah. dengan PP No.9 Tahun 1985
104.PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
105.PP No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
106.PP No. 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perum
107.PP No.9 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda I Dudanya
108.PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
109.PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Eksport, Import, dan Lalu Lintas Devisa
110.PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuanganl Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
111.PP No. 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang Diangkat sebelum Berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 serta Janda/Dudanya
112.PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
113.PP No.5 Tahun 1957 tentang Panitia Negara Perimbangan Keuangan
No comments:
Post a Comment