Friday, December 27, 2013

Kumpulan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden Bidang Keuangan

Kumpulan Undang-undang Bidang Keuangan (2)

1.      Perpres No.2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

2.      Perpres No. 13 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

3.      Perpres No. 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

4.      Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

5.      Perpres No. 88 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

6.      Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

7.      Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

8.      Perpres No. 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

   9.   Perpres No. 97 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 40 Tahun 2005 tentang  

          Staf Khusus Presiden

10.  Perpres No. 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008

11.  Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

12.  Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

13.  Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

14.  Perpres No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

15.  Perpres No.79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang! Jasa Pemerintah

16.  Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

17.  Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perurnahan

18.  Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

19.  Perpres No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993)

20.  Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

21.  Perpres No. 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006

22.  Perpres No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005

23.  Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

24.  Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

25.  Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

26.  Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

27.  Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

28.  Keppres No. 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol to Implement the second Package of Commitments on Finandal Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)

29.  Keppres No. 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

30.  Keppres No. 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

31.  Keppres No.3 Tahun 1999 tentang Pemyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional

32.  Keppres No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

33.  Keppres No. 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

34.Keppres No. 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam Rangka Pembiayaan Kredit progran

Kumpulan Undang-undang Bidang Keuangan (3)Kumpulan Undang-undang Bidang Keuangan

Kumpulan Undang-undang Bidang Keuangan (4)Kumpulan Undang-undang Bidang Keuangan (5)

No comments:

ANTUSIASNYA WARGA KAWALI PADA TABLIGH AKBAR USTADZ EVIE EFFENDI

Antusiasnya Warga Kawali dalam mengikuti tabligh akbar yang disampaikan oleh Ustadz Evie Effendi terlihat nyata Tanggal 26 Februari 202...